Jakarta (Komisi Yudisial) - Pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2026. Untuk meningkatkan pemahaman pegawai, Komisi Yudisial (KY) menggelar kuliah umum "Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional KUHP" bersama Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum...
Layanan Komisi Yudisial
Berikut Layanan KamiBerita Terkini
Nomor: 3/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/1/2026 UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 21 Januari 2026 KY Periksa Hakim ad hoc PN Samarinda yang Walk Out Saat Sidang Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi...
Nomor: Nomor: 1/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/1/2026 UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 15 Januari 2026 KY Terima Audiensi FSHA Bahas Kesejahteraan Hakim ad hoc Jakarta (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua...
Nomor: 2/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/1/2026 UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 15 Januari 2026 Awali Masa Jabatan 2025-2030, KY dan MA Siap Bersanding dan Bersinergi Jakarta (Komisi Yudisial)...
Pengumuman hasil Akhir Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2025
Pengumuman Kelulusan Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung Tahun 2025
Pengumuman Kelulusan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2025
Konferensi Pers hasil seleksi tahap pertama calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di...
Seleksi Kualitas CHA dan Calon hakim Ad Hoc HAM Tahun 2023
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR
Sinergi Tanggung Jawab MA dan KY dalam Membentuk Hakim Berkarakter KEPPH
Menggagas Hukum Post-Represif (Suatu Alternatif Penegakan Hukum)
Etika Hakim dalam Bermedia Sosial
ID
EN