Telusuri Berita Kami

Bandar Lampung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas hakim terkait isu perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Hal ini sebagai upaya agar hakim dapat mengimplementasikan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga hak-hak PBH dapat terpenuhi. Setelah...

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar pelatihan pertama di tahun 2025 bertema Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH): Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial, Senin s.d. Rabu, 24 s.d. 26 Februari 2025 secara daring. Pelatihan dilakukan di tengah efisiensi anggaran yang ditetapkannya berdasarkan Instruksi Presiden...

Bekasi (Komisi Yudisial) - Banyaknya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak berbanding lurus dengan upaya penegakan hukumnya. Berdasarkan laporan polisi, sejak tahun 2015-2019 tercatat sebanyak 554 laporan dengan jumlah tersangka 757 orang. Namun, hanya 413 yang dibawa Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk disidangkan di pengadilan, sedangkan sebanyak 140 laporan...

Semarang (Komisi Yudisial) – Hakim diharuskan memahami soal etika berkomunikasi saat memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Prinsip-prinsip yang harus diterapkan antara lain: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. "Hakim harus mengidentifikasi situasi perlakuan yang...

Semarang (Komisi Yudisial) - Hakim Agung Nani Indrawati menekankan pentingnya seorang hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender saat mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Selain itu, hakim juga harus menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara,...

Semarang (Komisi Yudisial) - Kesetaraan gender menjadi hal penting dalam penegakan hukum dan peradilan. Memastikan kesetaraan gender dalam hukum dan peradilan akan memengaruhi pembentukan nilai dan konstruksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kesetaraan gender diperlukan di setiap rancangan program pemerintah, terutama dalam reformasi peradilan. “Memastikan kesetaraan gender tidak dimaksudkan untuk...

Semarang (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menekankan adanya jaminan hukum yang melindungi perempuan, baik di dalam Konstitusi dan berbagai undang-undang. Namun, pada kenyataannya kesetaraan perempuan di depan hukum belum sepenuhnya terpenuhi.  Perempuan masih seringkali menghadapi rintangan-rintangan dalam meraih pemenuhan haknya. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap...

Padang (Komisi Yudisial) - Hakim dituntut menjaga kemuliaan profesi dengan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah berharap, agar hakim mengimplementasikan KEPPH di dalam kehidupan sehari-hari sehingga hakim paham dengan perilaku yang wajib dilakukan dan dilarang. Oleh karena itu, KY menggelar pelatihan Ekplorasi...

Bandar Lampung (Komisi Yudisial) - Hakim dituntut untuk memiliki integritas dan standar etik yang tinggi dibanding masyarakat pada umumnya. Hal ini karena hakim merupakan profesi yang mulia. Untuk meningkatkan kapasitas dan integritas hakim, Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar pelatihan Eksplorasi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Selasa (29/8)...

Solo (Komisi Yudisial) - Hakim adalah profesi mulia yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dapat menghilangkan atau mencabut kebebasan orang, mengalihkan hak kepemilikan orang, hingga mencabut hak hidup seseorang, sehingga disebut dengan istilah Wakil Tuhan. Kemuliaan profesi tersebut harus dibarengi dengan integritas dan kapasitas yang dimiliki. Anggota Komisi Yudisial...