Telusuri Berita Kami

Jakarta (Komisi Yudisial) - Pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2026. Untuk meningkatkan pemahaman pegawai, Komisi Yudisial (KY) menggelar kuliah umum "Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional KUHP" bersama Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum...

Tangerang Selatan (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi berpendapat pengawasan dan penegakan integritas hakim akan bersentuhan dengan prinsip independensi sekaligus akuntabilitas peradilan. Jika dilaksanakan dengan tepat, ia meyakini akan menyeimbangkan independensi dan akuntabilitas peradilan. "Esensi pengawasan penting untuk memberi sinyal pada para hakim mengenai mengenai standar etika...

Tangerang Selatan (Komisi Yudisial) - Setiap profesi memiliki standar yang harus dipegang agar kehormatan profesi itu tetap terjaga. Bagi hakim yang merupakan profesi mulia, maka integritas menjadi fondasi agar selalu dipegang.  "Pengawasan terhadap integritas hakim banyak dihadapkan pada tantangan. Banyak terjadi kasus hakim yang memutus perkara dengan putusan kontroversial. Kasus-kasus...

Jakarta (Komisi Yudisial) – Maraknya putusan-putusan hakim yang kontroversial dan menarik perhatian publik menjadikan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang berperan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata berpendapat, harapan publik yang tinggi terhadap wewenang KY, tetapi di sisi lain, UU KY telah 11 kali...

Jakarta (Komisi Yudisial) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Jimly Asshiddiqie mengupas soal etika dan hukum. Menurutnya, sepanjang sejarah, hukum dan etika mengalami perkembangan yang reduksionis pemaknaan. Lama-kelamaan, muncul perkembangan hukum, sehingga tidak bisa lagi hanya mengandalkan hukum.  “Di samping urusan benar-salah di dalam hukum, kita harus mempromosikan...

Bandung (Komisi Yudisial) - Media sosial saat ini menjadi ruang investasi baru bagi publik untuk memantik daya kritis publik akan isu hukum dan peradilan. Bahkan, media sosial dapat dimaksimalkan menjaring partisipasi publik dalam penegakan hukum di Indonesia. Media sosial tidak lagi sekadar ruang hampa, tetapi sudah menjadi tiruan dunia nyata...

Bandung (Komisi Yudisial) - Fenomena no viral, no justice muncul sebagai respons publik yang menuntut keadilan melalui media sosial. Seolah menunjukkan bahwa viralitas sering kali menjadi faktor penentu tindakan hukum. Namun, di satu sisi, viralitas ini diartikan positif jika untuk menggaungkan peradilan bersih bersama Komisi Yudisial (KY) di media sosial. "Selain...

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi III DPR RI memutuskan menolak seluruh calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Dua calon hakim agung kamar Tata Usaha Negara (TUN), khusus Pajak dianggap tidak memenuhi syarat berpengalaman paling sedikit...

Jakarta (Komisi Yudisial) - Perwakilan Kedutaan Besar Selandia Baru mengunjungi Komisi Yudisial (KY) pada Kamis (15/08/2024) di Ruang Rapat Pimpinan KY. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi dengan Deputy Prime Minister/Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters dalam Joint Ministerial Commission (JMC)...

Purwokerto (Komisi Yudisial) - Maraknya fenomena "no viral no justice" menjadi kritik bagi aparat penegak hukum untuk lebih concern menangani kasus hukum di masyarakat. Kasus-kasus hukum yang viral ini juga diharapkan mampu mengikis penegakan hukum yang dilaksanakan secara tebang pilih. Media yang memiliki fungsi kontrol sosial, tidak hanya sekadar menginformasikan tetapi...